cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suwari Akhmaddhian
Contact Email
suwari_akhmad@uniku.ac.id
Phone
+62232-8900796
Journal Mail Official
logika@uniku.ac.id
Editorial Address
Jalan Cut Nyak Dhien No.36A Cijoho Kuningan, Jawa Barat
Location
Kab. kuningan,
Jawa barat
INDONESIA
Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan
Published by Universitas Kuningan
ISSN : 2085997X     EISSN : 27154505     DOI : https://doi.org/10.25134/logika.v11i02
Core Subject : Humanities, Education, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Logika adalah jurnal kajian multidispilin (Journal of Multidisciplinary Studies) yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk menyediakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah bagi peneliti, mahasiswa dan dosen dilingkungan Universitas Kuningan maupun dari luar Universitas Kuningan yang mempunyai komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fokus dan Ruang Lingkup jurnal ini adalah Kajian yang bersifat Multidisipliner seperti : Administrasi Bisnis, Administrasi Publik; Akuntansi; Farmasi; Hukum; Kehutanan; Kesehatan; Lingkungan; Manajemen; Pendidikan; Teknollogi Informasi; dan ilmu lainnya..
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 02 (2020)" : 7 Documents clear
Sanksi Hukum terhadap Hakim Adhoc Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim Ratna Sayyida; Suwari Akhmaddhian
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.621 KB) | DOI: 10.25134/logika.v11i02.2867

Abstract

The purpose of this research is to find out how the code and conduct guidelines are set for judges and how to apply sanctions due to violations of the Code of Profession Ethics. The method of research used is normative, which is the method of approach by reviewing the laws that are conceptualized as the norm or the rules that apply to the community, and become the reference of everyone's behaviour. Data collection tools through library studies. Secondary use, i.e. data obtained through documentation studies by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the research are the settings regarding the code of ethics and the conduct of the judges as legal profession where the judges have obligations of liability or legal responsibility. So that all his deeds are supervised by law. Therefore, in his profession the judges must be neutral and will be the self-esteem and dignity of the judges so that the code of conduct and conduct of the judges can run properly  Keywords: ethics; Law; Judge; Profession; Obligation. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah pengaturan kode etik dan pedoman perilaku bagi hakim dan bagaimana penerapan sanksi akibat pelanggaran kode etik profesi hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu Pengaturan mengenai Kode etik dan pedoan Perilaku Hakim sebagai Profesi Hukum dimana hakim mempunyai kewajiban kewajiban atau tanggung jawab hukum. Sehingga segala perbuatannya diawasi oleh hukum. Karena itu, dalam profesinya hakim harus  bersifat  netral dan  menjungjung  harga  diri  dan  martabat  hakim sehingga  Kode  Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bisa dijalankan dengan semestinya Kata Kunci : etika; hukum; hakim; profesi; kewajiban.
Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Premanisme di Wilayah Hukum Indragiri Hilir Ali Azhar; Maryanto Maryanto; Vivi Arfiani Siregar
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v11i02.3121

Abstract

The phenomenon of street crime in Indragiri Hilir began to develop and is undeniable, this phenomenon gave birth to a group of criminals who commit violence. Prema violence in maintaining its existence, both in the social and economic fields. Because the economy is increasingly difficult and the higher the level of poverty. Thugs in the jurisdiction of the Indragiri Hilir Police Station began to increase in the area of community life. The purpose of this study is to determine the constraints and implementation of Law Enforcement on Thuggish Actions. This research method uses an empirical juridical approach, which means reviewing the state of the problem in the field is associated with applicable legal aspects and regulating the problem. The results of thugs in the jurisdiction of the Indragiri Hilir Police Station began to increase in the area of community life. Thugs do extortion (voluntary) with extortion on a voluntary or voluntary basis from the merchant community, the private community, especially in Tembilahan City. The number of cases of gangsterism in 2014 there were 27 cases of violent crime. the investigation process contained 21 cases, 21 cases were submitted to the prosecutor's officeKeywords: Criminal Thugs; Law enforcement; Public order AbstrakFenomena kejahatan jalanan di Indragiri Hilir mulai berkembang dan tidak dapat disangkal, fenomena ini melahirkan sekelompok penjahat yang melakukan kekerasan. Kekerasan prema dalam mempertahankan eksistensinya, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Karena ekonomi semakin sulit dan semakin tinggi tingkat kemiskinan. Preman di wilayah hukum Kantor Polisi Indragiri Hilir mulai meningkat di bidang kehidupan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dan implementasi Penegakan Hukum atas Tindakan Premanisme. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang berarti meninjau keadaan masalah di lapangan dikaitkan dengan aspek-aspek hukum yang berlaku dan mengatur masalah. Hasil penelitian Preman di wilayah hukum Kantor Polisi Indragiri Hilir mulai meningkat di bidang kehidupan masyarakat. Preman melakukan pemerasan (sukarela) dengan pemerasan atas dasar sukarela atau sukarela dari komunitas pedagang, komunitas swasta, khususnya di Kota Tembilahan. Jumlah kasus premanisme pada 2014 ada 27 kasus kejahatan dengan kekerasan. proses penyelidikan berisi 21 kasus, 21 kasus telah diserahkan ke kantor kejaksaanKata Kunci: Tindak Pidana Premanisme; Penegakan Hukum; Ketertiban Umum.
Penegakan Hukum terhadap Kegiatan Penyimpanan Liquefied Petroleum Gas tanpa Izin Suwari Akhmaddhian; Dela Agustin
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v11i02.2451

Abstract

The purpose of this study was to determine how the arrangements for the regulation and implementation of legal enforcement of storage activities of Liquefied Petroleum Gas (LPG) without permission. The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. used secondary, namely data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the research are factors causing the occurrence of criminal acts of storing 3 kg LPG gas including several factors, some of them such as, The existence of elements of 3 kg LPG gas bases who commit violations of the law related to the distribution of subsidized LPG gas, the neglect of rights and obligations of the gas base has no right to store the gas, the role and supervision of the government and related authorities, law enforcement officers are passive in the act of criminal acts of storing LPG 3 kg gas without a storage business permit, lack of supervision from the authorities, mushrooming of retailers' kiosks illegal 3 kg LPG gas, lack of information related to the supply and distribution of 3 kg LPG gas, lack of compliance or legal awareness.Keywords: Law Enforcement; Illegal; Natural gas. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah pengaturan pengaturan dan implementasi penegakan hokum terhadap kegiatan penyimpanan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg meliputi beberapa faktor, beberapa di antaranya seperti, Adanya oknum-oknum pangkalan gas LPG 3 kg yang melakukan penyelewengan aturan hukum terkait pendistribusian gas LPG bersubsidi, adanya pengabaian hak dan kewajiban dari pihak pangkalan gas yang tidak berhak untuk menyimpan gas tersebut, peranan dan pengawasan pemerintah dan aparat terkait, aparat penegak hukum bersifat pasif dalam penindakan tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg tanpa izin usaha penyimpanan, kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang, menjamurnya kios-kios pengecer gas LPG 3 kg liar, kurangnya informasi terkait penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kg, kurangnya ketaatan atau kesadaran hukum.Kata Kunci : Penegakan Hukum; Ileggal; Gas Bumi.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Perspektif Kriminologi Agustinus Samosir
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v11i02.3122

Abstract

Narcotics crime is a very serious human crime, has an extraordinary impact, especially on the young generation of a nation today. The purpose of this study was to analyze the enforcement of criminal law from a criminological perspective. The research method used is empirical juridical. The results of the study are that there are many victims of narcotics crime and systematic preventive efforts such as BNN Lubuklinggau City appoint 5,500 people as anti-drug activists who are spread in 72 villages and appoint consular in eight sub-districts to invite drug addicts to consciously participate in rehabilitation to suppress rehabilitation to suppress the number of drug addicts in Lubuklinggau City. Conclusion of efforts to prevent drug trafficking that is happening right now especially in the City of Lubuklinggau, infrastructure facilities need to be improved again with a more sophisticated detection quality. Counseling and prevention is always given as in government offices, in schools, and on campuses, the supervision of the police. The enforcement system provides maximum punishment.Keywords: Law Enforcement, Narcotics, Criminology. AbstrakKejahatan Narkotika merupakan kejahatan kemanusian yang sangat berat, mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa saat ini.  Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penegakan hokum tindak pidana dari prespektif kriminologi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu korban tindak pidana narkotika sudah banyak dan usaha-usaha pencegahan yang sistematis yaitu seperti BNN Kota Lubuklinggau menunjuk sebanyak 5.500 orang sebagai penggiat anti narkoba yang disebar di 72 kelurahan dan mengangkat konsuler di delapan kecamatan untuk mengajak pecandu narkoba untuk sadar mengikuti rehabilitasi untuk menekan jumlah pecandu narkoba di Kota Lubuklinggau. Simpulan upaya pencegahan terhadap peredaran Narkoba yang terjadi saat ini terlebih di Kota Lubuklinggau, sarana prasarana perlu di tingkatkan lagi dengan kualitas pendeteksi yang lebih canggih. Penyuluhan dan pencegahan selalu diberikan seperti di kantor-kantor pemerintahan, di sekolah, maupun di kampus-kampus tersebut, pengawasan dari pihak kepolisian. Sistem penegakannya memberikan hukuman yang maksimal.Kata kunci : Penegakan Hukum,  Narkotika, Kriminologi.
Penemuan Hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Anak diluar Perkawinan Yulia Risa
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v11i02.3126

Abstract

The purpose of this study is to analyze the Constitutional Court Decision related to children born outside legal marriage. The research method used is normative juridical approach. The results of the study are that Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 dated February 17, 2012, has made a legal breakthrough by deciding that Article 43 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage contradicts the 1945 Constitution. In its ruling, the Constitutional Court stated that Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law contradicts the 1945 Constitution as long as it means to eliminate relations with men which can be proven through science and technology and / or evidence others turned out to have blood relations as his father. Based on the aforementioned Constitutional Court Decision, it has quite basic legal consequences in the life of the community because the Constitutional Court's decision has changed the legal construction of the provisions of out-of-wedlock children as referred to in Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law to be expanded not only to children born outside of marriage that are not only recorded but also children born from a relationship without ties or incidental relationships, including adultery and discordant children.Keywords: Legal Inventions, Decisions; Status of Outdoor Married Children AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait anak yang lahir di luar perkwawianan yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah penedekatan yuridis normative. Hasil penelitian adalah bahwa Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, telah melakukan terobosan hukum dengan memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945.  Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian itu menimbulkan konsekuensi hukum yang cukup mendasar dalam kehidupan masyarakat disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah merubah konstruksi hukum ketentuan anak luar kawin sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menjadi diperluas tidak hanya anak yang lahir diluar perkawinan yang tidak dicatatkan saja tetapi juga anak yang lahir dari suatu hubungan yang tanpa ikatan atau hubungan yang insidentil, termasuk anak zina dan anak sumbang. Kata Kunci : Penemuan Hukum, Putusan; Status Anak Luar Kawin
Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya Nadia Fauziah Anugrah; Suwari Akhmaddhian
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v11i02.2857

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the meaning of certain reasons in the Notary Ethics Code, related to the obligation to carry out positions in his office and the consequences of violating these provisions on the authenticity of the deed. The method used is a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the meaning of "certain reasons" referred to in Article 3 number 15 of the Notary Ethics Code is the reasoning allowed by the Law, namely related to the making of a deed that is not possible to be carried out in a notary's office. If the notary public violates the provisions of Article 3 Number 15 in making an authentic deed, but in making it does not violate any or even all of the terms of authenticity of the deed, then the deed remains an authentic deed. This article aims to determine the background of this type of research that is normative legal research using literature and interviews to obtain data in this study. The method used in the literature approach is used to analyze various laws and regulations related to the Regional Supervisory Assembly in exercising its authority. The results of this study state that the authority of the Supervisory Council based on the Law of Notary Position only covers violations of the UUJN itself, when there is a violation of the notary code of ethics,Keywords: Supervision; Notary Public; Code of Ethics, Obligations; Position AbstrakTujuan penulisan ini adalah menganalisis makna alasan-alasan tertentu dalam Kode Etik Notaris, terkait kewajiban untuk menjalankan jabatan di kantornya dan konsekuensi pelanggaran ketentuan tersebut terhadap otentisitas akta. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukan bahwa makna “alasan-alasan tertentu” yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris adalah alasanalasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang, yakni terkait pembuatan akta relaas yang tidak dimungkinkan dilaksanakan di kantor notaris. Apabila notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Angka 15 dalam pembuatan akta otentik, namun dalam pembuatannya tidak melanggar salah satu ataupun beberapa bahkan semua syarat otentisitas akta, maka akta tersebut tetap merupakan suatu akta otentik. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara guna mendapatkan data dalam penelitian ini. Metode yang digunakan pendekatan secara pustaka digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundangundangan terkait dengan Majelis Pengawsas Daerah dalam menjalankan kewenangannya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kewenangan Majelis Pengawas berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris hanya meliputi pelanggaran terhadap UUJN itu sendiri, ketika terjadi pelanggaran terhadap kode etik notaris,Kata kunci: Pengawasan; Notaris; Kode Etik , Kewajiban; Jabatan
Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelalaian Medik yang Berkeadilan di Indonesia Deri Mulyadi
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v11i02.3125

Abstract

The research objective is to analyze medical negligence dispute settlement in Indonesia by litigation (criminal and civil) and non-litigation. The research method is normative juridical. The results of the study are non-litigation medical negligence dispute settlement is a new breakthrough in the resolution of medical negligence disputes in Indonesia, namely mediation and honors assemblies of the Indonesian medical discipline (MKDKI). Conclusions are needed clear rules regarding medical negligence, medical risk, and medical dispute resolution that must be assessed based on the existing rules so as to produce identical rules based on structure, substance, and culture. Settlement of litigation medical negligence disputes we need to review again. Settlement of mediation medical negligence disputes and MKDKI is an alternative in resolving medical negligence disputes in Indonesia that we must think about for the protection and legal certainty for doctors and patients.Keywords: alternative dispute resolution; medical negligence AbstrakTujuan penelitian yaitu untuk menganasis penyelesaian sengketa kelalaian medik di Indonesia secara litigasi (pidana dan perdata) dan nonlitigasi. Metode penelitian yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian adalah penyelesaian sengketa kelalaian medik nonlitigasi merupakan terobosan baru dalam penyelesaian sengketa kelalaian medik di Indonesia yaitu mediasi dan majelis kehormtan disiplin kedokteran Indonesia (MKDKI). Simpulan diperlukannya aturan yang jelas mengenai kelalaian medik, risiko medik, dan penyelesaian sengketa medik yang harus dikaji berdasarkan kaidah-kaidah yang ada sehingga menghasilkan kaidah yang identik berdasarkan struktur, substansi, dan budaya. Penyelesaian sengketa kelalaian medik litigasi perlu kita kaji lagi. Penyelesaian sengketa kelalaian medik mediasi dan MKDKI merupakan alternatif dalam penyelesaian sengketa kelalaian medik di Indonesia yang harus kita pikirkan demi perlindungan  dan kepastian hukum untuk dokter dan pasien.Kata kunci : alternatif penyelesaian sengketa; kelalaian medik

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 02 (2023) Vol 14, No 01 (2023) Vol 13, No 02 (2022) Vol 13, No 01 (2022) Vol 12, No 02 (2021) Vol 12, No 01 (2021) Vol 11, No 02 (2020) Vol 11, No 01 (2020) Vol 10, No 02 (2019) Vol 10, No 01 (2019) Vol 9, No 02 (2018) Vol 9, No 01 (2018) More Issue